Ahad 31 Jan 2016 21:56 WIB

Polemik Proyek Kereta Cepat, Komunikasi Politik Pemerintah Dinilai Buruk

Red: M Akbar
Fasilitas interior miniatur kereta cepat terlihat dalam Pameran China High Speed Railway On fast Track di Senayan City, Jakarta, Kamis (13/8).  (Republika/Tahta Aidilla)
Fasilitas interior miniatur kereta cepat terlihat dalam Pameran China High Speed Railway On fast Track di Senayan City, Jakarta, Kamis (13/8). (Republika/Tahta Aidilla)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Program Studi Komunikasi Massa Akademi Televisi Indonesia (ATVI) Indosiar, Agus Sudibyo, mengatakan silang pendapat antarpresiden, menteri dan pejabat terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kembali menunjukkan buruknya proses komunikasi politik pemerintahan presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menurut dia, polemik semacam ini bukanlah kali pertama terjadi. Agus mengatakan terjadinya silang pendapat seperti ini tentunya sangat membingungkan dan meresahkan masyarakat.

"Jadi atau tidak proyek tersebut, pemerintah harus satu suara, harus tegas dan solid," kata Agus di Jakarta, Ahad (31/1).

Agus menegaskan, komunikasi politik membutuhkan leadership dan ketegasan. Perbedaan pendapat semestinya diselesaikan secara internal dalam sidang kabinet atau konsultasi menteri-presiden, dan tidak diumbar keluar di ruang publik.

"Presiden dan para menteri harus kembali kepada esensi tujuan komunikasi, yakni mencari titik temu dan kesepahaman," tukas anggota Dewan Pers periode 2010-2013.‎

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement