REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto mengatakan peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merupakan progres yang baik. Oleh karena itu, ia menilai kemajuan ini patut diapresiasi.
"Meski belum signifikan, tapi trennya terus membaik," ujarnya, Kamis (28/1).
Menurutnya, salah satu sumbangsih peningkatan ini berasal dari upaya reformasi birokrasi. Dalam hal ini ihwal usaha meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik dan menekan resiko korupsi. Hal-hal inilah yang dianggap menjadi poin penting naiknya IPK Indonesia pada 2015.
Dengan adanya hasil tersebut, Gun Gun meminta semua kalanan bersinergi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mendorong pelaksanaan akuntabilitas kelembagaan.
Ia juga menambahkan, korupsi merupakan kejahatan besar yang tidak bisa dilawan dengan cara parsial dan sporadis. Menurut dia, harus ada kerja berjejaring dan evaluasi reguler yang membuat terciptanya sistem kontrol untuk implementasi pemerintahan yang baik.
"Kalau tidak ada kontrol atau evaluasi, maka birokrasi akan banyak menghadirkan free rider atau penunggang gelap yang jadi benalu kekuasaan," katanya.
Seperti dirilis oleh Transparency International Indonesia (TI), dalam Launching Corruption Perceptions Index 2015 di Jakarta, Rabu (27/1), IPK Indonesia pada 2015 meningkat dua poin dari tahun sebelumnya. IPK yang sebelumnya 34 poin sebelumnya menjadi 36 poin.
Di samping itu, peringkat Indonesia juga naik dari 107 menjadi peringkat 88 dari 168 negara yang disurvei pada 2015. Hal ini berarti Indonesia berhasil melewati 19 peringkat lantaran pada tahun sebelumnya berada di peringkat 107 dari 175 negara
Ikuti Whatsapp Channel Republika