REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek mendorong program Keluarga Berencana (KB) berbasis hak, khususnya hak perempuan.
Indonesia ikut berkomitmen dalam pencapaian Family Planning 2020 dengan memprioritaskan program KB sebagai isu inti pembangunan berkelanjutan.
"Saya kira kita harus bekerja keras karena tinggal empat tahun lagi. Saat ini Indonesia masih tercatat tiga juta kelahiran per tahun yang berarti KB masih belum berjalan baik", ujar Nina dijumpai di International Conference on Family Planning (ICFP) 2016 di Nusa Dua, Kamis (28/1).
Pemerintah, kata Nina telah memantapkan KB berbasis hak. Perempuan berhak untuk menentukan waktu dan jumlah anak yang bisa dilahirkan.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Surya Chandra Surapaty mengatakan pelayanan KB bagi masyarakat miskin perkotaan dan masyarakat pinggiran yang di bawah garis kemiskinan perlu diperhatikan.
Poin penting lain yang perlu ditegaskan adalah memobilisasi sumber daya jika ada kebutuhan akan alat kontrasepsi, kesehatan reproduksi, dan kesehatan ibu dan anak, layanan pascaaborsi, dan mekanisme inovatif yang digalang swasta dan pemerintah.
“Kami antusias dengan komitmen akan berbagai teknologi kontrasepsi baru, terutama yang bisa melindungi perempuan dari infeksi menular seksual, serta membawa layanan KB ini lebih intensif ke rumah tangga pedesaan,” katanya.
The International Parenthood Foundation Federation (IPFF) berkomitmen menjangkau 60 juta perempuan pengguna kontrasepsi baru dalam lima tahun ke depan. Ini dalam rangka mendukung komitmen global menjangkau 120 juta perempuan di seluruh dunia dalam mengakses program KB.
“Kami mempunyai komitmen ambisius untuk memajukan hak-hak perempuan dan gadis muda di seluruh dunia untuk memutuskan sendiri kapan dan berapa banyak anak yang ingin dimiliki,” kata Direktur Eksekutif Family Planning 2020 (FP2020), Beth Schlachter.
IPFF menjadi mediator dalam menyediakan kontrasepsi modern untuk perempuan dan gadis muda selama beberapa dekade. IPFF adalah mitra FP2020 yang memastikan KB menjadi bagian sentral dari agenda pembangunan global.
Ikuti Whatsapp Channel Republika