REPUBLIKA.CO.ID, BOYOLALI -- Kabupaten Boyolali mendapat predikat kabupaten yang paling sedikit memiliki kawasan kumuh dari 35 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah.
Kabupaten Boyolali hanya memiliki kawasan kumuh tercatat 0,36 hektare (Ha). Sedang daerah yang paling banyak memiliki kawasan kumuh Kabupaten Pekalongan, di mana kawasan kumuhnya mencapai 671 Ha.
Demikian disampaikan Staf Satker Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Penataan Propinsi Jawa Tengah, Bambang Pujo, pada acara Lokakarya dan Sinergitas Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP) di pendopo Alit Rumah Dinas Bupati Boyolali, Rabu (27/1).
Menurut Bambang Pujo, kawasan kumuh di Kabupaten Boyolali itu berada dua desa, Desa Karanggeneng dan Desa Banyudono. Khusus kawasan Karanggeneng Boyolali Kota sudah dilakukan penataan pemukiman. Saat ini, desa tersebut sudah tidak kumuh lagi. Di sana sudah dilakukan penataan meliputi pembangunan peningkatan kwalitas jalan, pemenuhan air minum, pengelolaan sampah dan drainase.
Sedang Desa Banyudono belum dilakuan penataan, karena lokasi kawasan kumuh itu merupakan kawasan ilegal. Lokasi itu merupakan tanah milik PT KAI (Kereta Api Indonesia), sehingga tidak bisa dilakukan penataan lingkungan. ''Kawasan kumuh di Desa Banyudono masuk kategori ilegal. Sehingga kami terpaksa tidak bisa melakukan penataan dan hingga sekarang kondisi masih kumuh,'' kata Bambang Pujo.
Salah satu jalan untuk penataan pemukiman Desa Banyudono, kata dia, dengan merelokasi ke tempat yang baru. ''Relokasi ketempat yang baru itu, kami baru bisa bisa melakukan penataan,''tambahnya.
Kawasan dikategorikan kumuh, meliputi beberapa kriteria, di antaranya, kondisi bangunan yang tidak memenuhi syarat dan terlalu padat, kondisi jalan tidak memenuhi syarat, kondisi penyediaan air bersih kurang, kondisi pengelolaan limbah kurang baik, pengelolaan sampah jelek, serta kurang adanya ruang terbuka hijau.
Menurut Bambang Pujo, kondisi kumuh kawasan dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat akan arti pentingnya penataan lungkungan, dan pola hidup bersih dan sehat. Selain itu, juga dipengaruhi faktor ekonomi masyarakat. ''Ekonomi pas-pasan, karena kondisi miskin, kemungkinan kecil memperhatikan penataan lingkungan,''katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika