REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhatian pemerintah terhadap restorasi hutan gambut untuk mengurangi emisi gas mendapat dukungan dari berbagai pihak. Termasuk Asia Pacific Resources International Holdings Ltd (APRIL) yang siap jika pemerintah melalui Badan Restorasi Gambut (BRG) mengajak perusahaan untuk bermitra.
"Kami siap bermitra dengan BRG dan membagi best practices yang sudah kami jalankan melalui program Restorasi Ekosistem Riau (RER). Untuk program RER, kami telah bermitra dengan LSM Fauna & Flora Indonesia dan Bidara," kata Indonesia Operations Managing Director APRIL, Tony Wenas dalam keterangannya, Rabu (27/1).
Sejak empat tahun lalu APRIL telah melakukan restorasi di Semenanjung Kampar melalui program RER. Cakupan wilayah pengelolaan RER terus ditingkatkan dari awalnya 20 ribu hektare (ha) dan menjadi 150 ribu ha saat ini.
Langkah tersebut merupakan upaya APRIL untuk melestarikan gambut di Semenanjung Kampar sekaligus implementasi komitmen 1:1 (satu banding satu) dalam Sustainable Forest Management Policy (SFMP) 2.0.
Untuk melaksanakan program ini, kata Tony, APRIL telah menyiapkan dana investasi sebesar 100 juta dolar AS yang akan digelontorkan secara bertahap selama 10 tahun ke depan. Ini merupakan dukungan terhadap kampanye penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia sebesar 29 persen pada 2030.
“Dana tersebut digunakan untuk empat fase perlindungan lahan gambut dan hutan, penanaman kembali dan konservasi, melindungi, mengkaji, merestorasi, dan Mengelola, ujar Tony.
Kesiapan APRIL untuk bekerja sama dengan BRG juga disampaikan Ketua Himpunan Gambut Indonesia (HGI) Supiandi Sabiham. Ia mengatakan pengelolaan gambut bisa saja melalui keterlibatan perusahaan swasta.
"Hal ini sejalan dengan amanat Wakil Presiden Jusuf Kalla saat melakukan kunjungan di Bali, akhir tahun lalu. Wapres meminta perusahaan harus berpartisipasi bersama untuk merestorasi hutan dan gambut yang rusak," katanya.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya W Yudha mendukung rencana pemerintah untuk memprioritaskan pengelolaan lahan gambut karena masalah gambut tersebut berhubungan erat dengan emisi karbon.
"Kami menyambut baik rencana pemerintah untuk memprioritaskan restorasi gambut ini, apalagi pemerintah juga membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG). Sehingga, ada badan tersendiri yang mengawasi masalah gambut ini secara spesifik," kata Satya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika