REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyesalkan tindakan aparat kepolisian yang provokatif dan represif terhadap masyarakat yang melakukan demonstrasi di kantor DPRD Lombok Timur, Rabu (27/1). Hal itu terkait dengan penolakan masyarakat terhadap pengerukan pasir di Lombok Timur, NTB.
“Aparat kepolisian melakukan provokasi dengan melempar batu ke arah massa aksi. Tidak hanya itu, mereka menembakkan gas air mata ke arah massa aksi disertai dengan lemparan batu,” ujar Jhony Suryadi, Divisi Kampanye WALHI NTB melalui rilis yang diterima, Rabu (27/1).
(Baca: Aktivis Lingkungan Kembali Diserbu Preman).
Akibat tindakan aparat tersebut, ia menuturkan, lima bayi yang ikut bersama ibunya menderita sakit, tiga orang luka karena lemparan batu dan harus dirawat di rumah sakit, serta empat orang lainnya pingsan akibat gas air mata.
Karena itu, menurutnya, Walhi meminta Kapolres Lombok Timur dan dan Kapolda NTB untuk segera mengusut tuntas aparat kepolisian yang melakukan tindakan represif dan provokati tersebut dan memberi sanksi yang tegas.
Jhony mengatakan aksi yang dilakukan oleh berbagai organisasi masyarakat tersebut menegaskan penolakan atas rencana pengerukan tambang pasir laut oleh PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) untuk reklamasi Teluk Benoa, Bali. Lebih dari itu, dia menyayangkan pemerintah Lombok Timur yang lamban dan tidak mengetahui mengenai rencana tersebut.
“Hal ini cukup aneh karena semestinya Pemda mengetahui rencana ini. Namun, masyarakat tetap menyatakan penolakan dan tidak membiarkan tambang pasir laut tersebut merusak wilayah tangkap ikan nelayan dan sumber kehidupan masyarakat lainnya,” katanya.
Ia menuturkan, rencana penambangan pasir di Selat Alas akan mengancam kelangsungan hidup 16.437 kepala keluarga yang manggantungkan hidup dengan menangkap ikan di laut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
