REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Presiden Adat Suku Bajo Seluruh Indonesia, Abdul Manan meminta pemerintah memperbaiki program kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan administrasi yang khusus diberikan kepada masyarakat Bajo.
Menurutnya, program Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Suku Bajo dinilai salah sasaran. "Justru kebijakan pemerintah membuat kami semakin terpinggirkan," katanya kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H Abdul Muhaimin Iskandar saat berkunjung ke kantor DPP PKB di Jakarta, Selasa (26/1/).
Abdul mengatakan selama ini dalam segi pendidikan, masyarakat Bajo mengalami ketertinggalan. Guru yang dikirim dari pusat yang sedianya paling lama bertahan di kepulauan dalam satu bulan, ternyata hanya mampu satu pekan. "Tiga pekannya mereka pulang kampung," katanya.
Abdul Manan berharap ada perubahan dalam sektor pendidikan. Artinya, pemerintah lebih baik memberdayakan anak pulau untuk dicetak menjadi guru full, sehingga mereka dapat menjadi guru bagi anak-anak Bajo.Mereka tidak mungkin dapat bersaing dengan masyarkat di kota bila tidak ada kebijaksanaan dari pemerintah."Tinggal ditingkatkan level mereka agar bisa jadi PNS," tuturnya.
Dari segi administrasi, kata Abdul Manan, belum semua masyarkat suku Bajo memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Harusnya hal itu tidak boleh terjadi jika pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat Bajo."Saya kira pemerintah harus melihat Suku Bajo secara berbeda," katanya.
Anggota DPRD Molowali, Amodale yang turut mendampingi Abdul Manan mengingatkan pemerintah bahwa
Suku Bajo, tersebar di banyak tempat di Indonesia. Juga diberbagai negara termasuk Thailand. Meski demikian, bahasa yang digunakan tetap sama, bahasa Bajo.
Ia menyebutkan ada dua versi sejarah suku Bajo, pertama ada yang berpendapat dari Johor, tapi ada juga yang mengatakan berasal dari Palopo, Sulawesi Selatan. Namun, menurut Manan, kalau dari bahasa, dia malah melihat ada kesamaan dengan bahasa Tagalog, Filipina. Analisis DNA Deteksi Asal-usul Suku Bajo," ujarnya.
Mendengar keluhan tersebut, Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat Bajo kepada Presiden Jokowi dan menteri terkait. "Saya yakin Pak Jokowi memiliki perhatian lebih kepada Suku Bajo. Saya akan mencoba menyampaikan persoalan yang dikeluhkan masyarakat Bajo ini," pria yang akrab disapa Cak Imin ini. Ia juga akan mengimbau Anggota DPR RI untuk juga memberikan perhatian kepada masyarakat Suku Bajo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
