REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, Herman Khaeron belum lama ini meninjau areal pertanian di Karawang Barat untuk memantau kesiapan produksi pertanian di Jawa Barat.
"Saya lihat di Karawang akan segera panen, sementara di Subang baru mulai tanam, dan Indramayu posisinya ada yang mau panen dan baru mau tanam," kata dia via telepon kepada media, Ahad (24/1).
Dijelaskan lebih lanjut, kondisi tanam dan panen yang tidak serempak tersebut terjadi karena faktor eksternal yakni cuaca dan bukan karena ketidaksiapan Kementerian Pertanian mendorong peningkatan produksi pertanian.
"Saya melihat Menteri Pertanian, Andi Amran dan jajaran kementeriannya juga sudah bekerja keras meningkatkan produksi pangan untuk mencapai kedaulatan pangan, hanya saja saya perlu ingatkan bahwa kondisi ini jangan lagi mendorong pihak-pihak tertentu untuk melakukan impor pangan. Kasihan petani, mereka sudah kerja keras yang didukung penuh pemerintah, mestinya disadari bahwa petani Indonesia saat ini cukup optimis untuk berproduksi, terutama karena petani dan instansi mau kerja keras membangun kedaulatan pangan bangsa, juga karena banyak peraturan yang mendukung," tambah dia.
Lebih jauh Herman menyatakan bahwa pembatasan impor pangan dalam UU Pangan No 18/2012 dan ada aturan konversi lahan di UU No 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan tentunya UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang secara eksplisit mengakui hak asasi petani yang telah disahkan tahun 2013 lalu.
"Masalahnya sekarang tinggal implementasi, Mentan harus kembali mengutamakan pertanian dalam kebijakan, sehingga menjadi dasar kerja bersama kementerian. Indonesia harus menjadi dapurnya pangan dunia dan bukan jadi koki pangan dunia, semangat ini yang harus diusung oleh Mentan," harap dia.
Dia menilai bahwa Mentan selama ini sudah bekerja dengan keras selama setahun dan hasilnya sudah terlihat, tinggal dukungan semua pihak, khususnya meningkatkan produksi pangan.
"Tapi saya sampaikan juga jangan karena informasi tentang masa tanam dan masa panen tidak serentak lantas pihak lain memanfaatkan situasi ini untuk melakukan impor beras," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika