REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Rapat pimpinan nasional (rapimnas) diklaim sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik Partai Golkar. Pelaksanaan rapimnas ini sudah sesuai AD/ART dan kesepakatan antara dua kubu yang berselisih dengan senior partai dengan menyerahkan pelaksanaan rapimnas pada kepengurusan munas Riau.

Dalam munas Riau, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar adalah Aburizal Bakrie dan Idrus Marham.Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil munas Bali, Nurdin Halid mengatakan rapimnas ini untuk rekonsiliasi menyeluruh.

Karena itu, Aburizal Bakrie menerima kesepakatan penyelenggaraan rapimnas digelar oleh kepengurusan Riau. Dalam kepengurusan Riau, Ketua Umum Golkar hasil munas Ancol, Agung Laksono adalah Wakil Ketua Umum.

(Baca: Rapimnas Langkah Tepat Selesaikan Konflik Golkar).

Di penyelenggaraan rapimnas ini, Agung Laksono ditempatkan sebagai penasehat rapimnas. Jadi, menurut Nurdin, seharusnya Agung Laksono juga ikut hadir dalam rapimnas ini. “Kalau tidak hadir masyarakat bisa menilai bahwa sebenarnya yang tidak mau menyelesaikan konflik adalah kubu Agung Laksono,” ujar Nurdin di Jakarta, Sabtu (23/1).

Nurdin menambahkan, kalau memang kubu Agung Laksono berniat untuk menyelesaikan konflik di internal Golkar, seharusnya mereka juga ikut datang di rapimnas ini. Sebab, penyelenggaraan rapimnas ini merupakan kesepakatan bersama.

Nurdin meminta agar Agung Laksono dan jajaran di kepengurusan Ancol mengikuti aturan yang berlaku. Jadi, kalau kubu Agung tidak menghadiri rapimnas ini, menjadi terlihat siapa sebenarnya yang ingin ada kegaduhan di tubuh Partai Berlambang pohon beringin ini.

Nurdin menegaskan, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie sudah menyatakan akan menerima apapun hasil dari keputusan rapimnas. Termasuk, kalau dalam rapimnas ini akan merekomendasikan dilaksanakannya munas bersama Partai Golkar. “Mau gelar munas atau tidak digelar munas silakan. Inilah forum yang kita buat untuk itu,” tegas Nurdin Halid. (Baca: Rapimnas Golkar Dibagi Jadi Tiga Komisi).

Ikuti Whatsapp Channel Republika