REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Agus Pambagyo, mengatakan potensi bencana dalam pembangunan proyek kereta cepat Jakarta - Bandung tergolong tinggi. Proses penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang terlalu cepat dinilai menyebabkan besarnya peluang bencana itu.
Informasi yang dihimpun Republika dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bandung, penyusunan Amdal proyek kereta cepat berlangsung selama 72 hari. Agus menilai, waktu tersebut sangat kurang.
"Mengkaji dan menyusun AMDAL itu minimal butuh waktu satu tahun. Jika Amdal terlalu cepat, ada beberapa dampak lingkungan maupun dampak lain yang belum maksimal diperhitungkan," jelas Agus kepada awak media di Cikini, Jakarta, Sabtu (23/1).
(Baca: DPR Minta Pemerintah Tunda Proyek Kereta Cepat).
Agus mencontohkan fakta mengenai kondisi tanah di Cimandiri, Bandung yang nantinya dilewati kereta cepat. Tanah di kawasan tersebut kondisinya tidak stabil sehingga rawan menyebabkan kecelakaan. "Di kilometer 90 - kilometer 93 menuju Bandung, kondisi lahan berupa turunan. Di titik itu rencananya dibangun terowongan. Dengan kondisi tanah yang kurang stabil, tentu berisiko jika rencana pembangunannya demikian," lanjut Agus.
Karena itu, Agus berharap pemerintah dan pemangku kepentingan lain membuat evaluasi lebih lanjut mengenai proyek kereta cepat. Agus juga mengingatkan bahwa pembangunan proyek transportasi tidak boleh terburu-buru.
Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung, Kamis (21/1) lalu. Proyek ini dibangun di kawasan perkebunan teh Walini milik PTPN VIII, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat.
Proyek ini dibiayai secara mandiri oleh konsorsium BUMN Indonesia dan China Railways dengan skema bussiness to bussiness. Konsorsium ini tergabung dalam PT KCIC. Direktur Utama PT KCIC Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan, proyek ditargetkan selesai pada 2018. Menurut dia, nilai investasi dalam pengerjaan kereta cepat tersebut mencapai Rp 70 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika