REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR diminta untuk tidak terus menyalahkan kinerja Badan Intelejen Negara (BIN) atas setiap tragedi teror, termasuk Bom di Thamrin 14 Januari lalu. Sebab ditengah keterbatasan gerak intelejen dan desakan revisi Undang Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, ternyata tidak semua Anggota DPR satu suara mendukung.
Peneliti Local Wisdom Institute, Mustaqim Ode Musnal mengatakan Anggota DPR seharusnya tidak perlu mengumbar berbagai statement di publik yang terang-terangan menyalahkan BIN. Karena bila DPR memang ingin kinerja intelejen lebih baik mewaspadai gerak teroris, seharusnya tidak ada lagi penolakan terkait revisi UU Terorisme no 15 tahun 2003.
"Pada situasi seperti ini sebaiknya aspek politik dikesampingkan dulu. Ini adalah urusan serius yang membutuhkan sinergitas antar lembaga negara, tidak perlu saling menyalahkan sehingga menambah gaduh dan ruwet pemberantasan terorisme," ujarnya dalam pernyataan tertulis kepada Republika, Kamis (21/1).
Menurut dia, revisi UU Terorisme merupakan langkah tepat untuk mencegah terjadinya tragedi teror sebelum menelan korban lebih jauh. Terlebih saat ini kenyataanya banyak bibit-bibit terorisme baru yang berpotensi tumbuh subur di Indonesia.
Mustaqim juga menilai BIN dan Polri telah menunjukkan cara tepat penanganan teror bom Thamrin pekan lalu. Ini terbukti dengan cepat pengungkapan pelaku dan korban bom beserta jaringan yang terkait di dalamnya. Bahkan Kepala BIN turun langsung ke hadapan publik, memastikan bahwa intelejen telah bekerja mengantisipasi teror tersebut.
Terkait kemunculan Kepala BIN di depan publik, ia mengatakan tidak ada yang salah dengan hal itu. "Kepala BIN adalah pejabat publik yang ditunjuk oleh Presiden, jadi gak ada hal yang rahasia secara personal," katanya. Justru kemunculannya penting dalam rangka menjawab berbagai pertanyaan publik terkait kinerja badan intelejen ini.
Sebelumnya Anggota DPR Komisi III Aboe Bakar Al-Habsyi menyebut BIN dan TNI kecolongan terkait insiden ledakan bom Thamrin pekan lalu. Pernyataan yang sama disampaikan Anggota Komisi III lainnya, Nasir Djamil yang menilai intelejen dari berbagai instansi tidak berjalan sinergis. Di lain sisi Djamil menilai revisi UU Terorisme tidak mendesak untuk dilakukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
