Kamis 21 Jan 2016 16:46 WIB

Jabar Minta Komitmen Bupati/Wali Kota Terkait Laporan Pemerintahan

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Winda Destiana Putri
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Iwa Karniwa menjawab pertayaan para penguji pada Sidang Promosi Doktor (S3) bidang ilmu manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, di Graha Sanusi, Kota Bandung, Kamis (14/1).
Foto: Republika/Edi Yusuf
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Iwa Karniwa menjawab pertayaan para penguji pada Sidang Promosi Doktor (S3) bidang ilmu manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, di Graha Sanusi, Kota Bandung, Kamis (14/1).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta komitmen Bupati/Wali Kota agar Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2015. Agar, Provinsi Jabar bisa menembus peringkat 2 besar.

Menurut Sekda Jabar, Iwa Karniwa mewakili Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, perbaikan LPPD Pemprov Jabar dan 27 Kabupaten/Kota setiap tahun terus membaik. Karena itu pihaknya meminta agar daerah berkomitmen dalam penyusunan laporan.

"Mohon dukungan agar bisa menggeser Jateng dan Jabar menjadi posisi dua," ujar Iwa dalam rakor Penyusunan LPPD Jabar 2015 di Aula Barat, Gedung Sate, Bandung, Kamis (21/9).

Menurut Iwa, dari sisi penilaian cukup banyak indikator yang mencapai 800 item lebih. Bahkan, untuk LPPD provinsi mencapai 831 indikator penilaian.

"Nilai provinsi ini nanti disumbang agregator daerah, jadi LPPD kab/kota Provinsi agregator daerah," katanya.

Untuk meraih target tersebut, kata dia pihaknya akan terus melakukan perbaikan demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan memperbaiki peringkat penilaian kinerja pemerintah yang dilakukan Kemendagri ini.

Menurut Iwa, target dua besar bukan hal yang mudah. Karena, pihaknya perlu melakukan sejumlah perbaikan agar mampu menembus peringkat dua besar. Beberapa di antaranya terkait program yang dijalankan serta komitmen dari para pimpinan itu sendiri.

"Pertama perencanaan kita sudah mengarah bagaimana untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat," katanya.

Kedua, kata dia, angka-angka yang dilaporkan sebagai indikator kinerja kunci adalah data-data yang valid, yang diverifikasi sesuai dengan fakta dan data di lapangan. Ketiga, akan ada komitmen bersama, mulai dari Gubernur, bupati/wali kota.

Sejauh ini, kata dia, hasil evaluasi menunjukan masih ada permasalahan kepedulian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kabupaten/kota terhadap LKPPD serta keterbatasn data yang disajikan.

Sementara menurut Kepala Biro Otda dan Kerjasama Setda Jabar, Taufik BS, LPPD provinsi dan kabupaten/kota sesuai aturan wajib diserahkan pada Pusat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran atau Maret.

Menurutnya mengingat pentingnya LPPD ini Pemprov mengundang bupati/wali kota se-Jabar untuk  menyamakan persepsi dan komitmen provinsi dan kab/kota dalam penyusunan LPPD 2015. Pada LPPD 2014 Pemprov Jabar dan Kab/Kota telah berupaya maksimal meningkatkan kinerja. "Berdasarkan hasil sementara dari hanya dua daerah di Jabar yang sangat tinggi menjadi enam yang masuk kategori sangat tinggi," katanya.

Menurutnya dalam LPPD 2014 diibandingkan tahun sebelumnya ada 3 daerah yang pencapaiannya sigfnifikan yakni Kabupaten Tasikmalaya, Kuningan dan Sumedang. Apabila dilihat dari indikatornya LPPD 2013, jumlah yang tidak memiliki data dan informasi itu ribuan. "Tahun 2014 menjadi 22 tanpa data dan informasi ini, artinya ini jadi komitmen bersama," katanya.

Taufik berharap karena sudah menjadi komitmen bersama maka LPPD 2015 ini rencananya tuntas sebelum tenggat. "Diharapkan LPPD Kab/Kota pada 6 Maret tuntas," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement