REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menilai dalam era kompetisi sekarang ini diperlukan langkah-langkah terobosan untuk merevitalisasi beberapa kawasan ekonomi khusus (KEK). Karena itu, sumbatan-sumbatan yang membuat KEK tidak berkembang harus diurai.
Presiden mengatakan, seluruh KEK harus memiliki daya tarik, daya saing, serta keunggulan. Presiden juga memerintahkan dualisme kewenangan antara pemerintah daerah dan badan pengusahaan Batam diselesaikan.
Dia beralasan, dualisme tersebut berdampak negatif terhadap investor seperti kepastian hukum, penyediaan infrastruktur, perizinan lamban, dan masalah ketenagakerjaan. “Saya ingin masalah-masalah ini diselesaikan,” kata Presiden.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada rapat terbatas (ratas) mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) di Batam, Bintang, dan Karimum (BKK), di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (19/1).