REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gedung Sarinah menjadi sorotan setelah peristiwa teror bom pada Kamis (14/1). Dari catatan sejarah, gedung Sarinah ternyata menyimpan alasan khusus dibangun di Jalan MH Thamrin.
Gedung Sarinah dibangun dari dana kompensasi Jepang. Tidak seperti Belanda yang membuat pemerintah Indonesia harus menanggung utang mereka sebesar empat miliar dolar AS melalui Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Jepang tidak demikian. Negara matahari terbit ini terikat oleh Perjanjian San Fransisco yang ditandatangani oleh 49 negara, termasuk Indonesia, pada tanggal 8 September 1951 akibat kalah oleh sekutu pada perang dunia kedua. Salah satu isi perjanjian itu adalah Jepang harus memberikan kompensasi kepada negara-negara yang pernah menjadi jajahannya.
Melalui diplomasi yang relatif cukup lama, 7 tahun, pada bulan November 1957 Perdana Menteri Jepang Kishi dan Presiden Sukarno sepakat atas dana kompensasi Dai Nippon untuk Indonesia adalah sebesar 223,08 juta dolar AS dan bantuan lain sebesar sekitar 80 juta yen yang dibayar dengan cara mencicil."Dana pembangunan Hotel Indonesia, Monumen Nasional, dan beberapa bangunan lain di Jakarta juga berasal dari rampasan perang Jepang ini," kata sejarawan dan penulis Peter Kasenda.
Dengan adanya dana tersebut, proyek pembangunan Sarinah pun berjalan. Penanggung jawabnya adalah dr. R. Soeharto selaku Menteri Muda Perindustrian Rakyat. Gubernur Jakarta saat itu, Dr. Soemarno, terlibat sangat aktif dalam proyek tersebut, hingga toko serba ada pertama itu bisa diresmikan 2 hari sebelum target.
Ada latar belakang unik tentang hal ini, sebab seperti yang dikatakan Peter Kasenda, setelah Indonesia mendirikan sebuah demokrasi terpimpin pasca-Dekret Presiden pada tahun 1959, Gubernur Jakarta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. "Jadi, bukan seperti di daerah lain yang di bawah Menteri Dalam Negeri," ungkapnya.
Pemilihan tempat untuk Sarinah pun tidak sembarangan. Ada tiga alasan gedung Sarinah didirikan di Jalan MH Thamrin. Yang pertama adalah Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman adalah jalan utama menuju kota satelit di Kebayoran Baru. Kedua, hampir semua instansi pemerintah pada tahun tersebut ada di daerah itu.
Ketiga, kawasan Jalan MH Thamrin sampai Kebayoran Baru memang direncanakan menjadi daerah elite.
Berkaitan dengan ini, menurut Kasenda, pernah beberapa kali pemerintah mengadakan penggusuran di daerah Jalan Jenderal Sudirman demi tata kota yang lebih apik. "Di kawasan itu dahulunya setiap bangunan minimal harus didirikan lima tingkat. Itulah salah satu alasan Sarinah dibangun 14 lantai," kata Peter.
Keseriusan Sukarno dalam menata Kota Jakarta pun dibuktikan dengan pengangkatan seniman Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) Henk Ngantung menjadi wakil Dr. Soemarno, kemudian jadi gubernur pada tahun 1964. Latar belakangnya sebagai seniman diharapkan Sukarno bisa mengatur Jakarta agar menjadi lebih baik dan tertata.
Baca juga: Sejarah Sarinah dari Pengasuh Bung Karno Hingga Jadi Toko Sosialis
Ikuti Whatsapp Channel Republika
