REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Puluhan mahasiswa mengatasnamakan Gerakan Aktivis Makassar (GAM) dan Organisasi Pergerakan Mahasiswa tergabung dalam Koalisi Parlemen Jalanan (KPJ), menggelar aksi menolak perpanjangan kontrak dengan PT Freeport Indonesia. Aksi dilakukan di pertigaan Jalan Hertasning-Jalan AP Pettarani, Jumat (15/1).

"Kami meminta pemerintahan Jokowi-JK menolak perpanjangan kontrak dengan PT Freeport karena akan menguntungkan kelompok tertentu," kata korlap aksi Muhammad Shihabuddin dalam orasinya di Makassar, Jumat.

Mereka juga meminta pemerintah menolak nasionalisasi aset yang sudah menjadi kekayaan negara, seperti sumber daya alam yang diamanahkan pada pasal 33 ayat 2 UUD 1945. Menurut pendemo, Freeport hanya menjadikan Indonesia sebagai tempat pengerukan aset sumber daya alam (SDA) dan tidak sebanding dengan kompensasi yang diberikan kepada negara.

"Mengingat perusahaan asal Amerika Serikat ini hanya menjadikan Indonesia sebagai ladang di Papua SDA seperti emas, nikel dan tembaga. Ini yang harus dipikirkan pemerintah dalam mengkaji uang kontrak karya itu," ucap dia.

Selain itu pemerintahan Jokowi-JK mesti memberikan kesejahteraan kepada rakyat karena potensi SDA di seluruh wilayah Indonesia harusnya dikelola bangsa sendiri. "Sekali lagi kami berharap agar presiden tidak diintervensi dengan pihak asing dalam hal penguasaan kekayaan alam kita. Ingat masih ada anak cucu kita yang bisa menikmati hasil bumi Indonesia," ucap dia.

Dalam aski itu sempat terjadi ketegangan antara polisi dan pendemo. Beberapa mahasiswa tadinya akan menahan mobil tronton untuk dijadikan sarana orasi namun dicegat petugas. Aksi tersebut berjalan lancar kendati menimbulkan kemacetan namun tidak terlalu parah. Sebab, mereka mengelar aksi di tengah jalan sambil membakar ban bekas dan orasi sembari membentangkan spanduk, meski hujan mewarnai aksi tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika