REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sembari menunggu momentum panen raya 2016, Perum Bulog masih menanti mekanisme baru konsep Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Sebelumnya, Bulog mengusulkan agar HPP dirancang dengan dua model, yakni penetapan harga dasar jika harga beras di bawah HPP, dan harga fleksibel jika harganya di atas HPP.
"Saya masih menunggu Perpres yang memuat usulan ini, kemarin sudah finalisasi antarkementerian, melibatkan Kementerian Perdagangan, Pertanian dan Kemenkumham," kata Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Kamis (14/1). Perpres diagendakan rampung pekan ini.
Dalam ketentuannya, HPP dasar tidak naik dari tahun sebelumnya yakni Bulog membeli beras petani Rp 7.300 per kilogram, dengan ketentuan tertentu. Menyoal ketetapan tersebut, ia tak banyak berkomentar karena hanya mengikuti apa yang telah diputuskan pemerintah.
Di 2016, Bulog menyusun sejumlah rencana strategis di mana yang paling utama yakni penyiapan stok. "Ini sesuatu yang urgent, saya butuh penyiapan stok yang diprioritaskan dari dalam negeri," ujarnya.
Selanjutnya, ia ingin ke depan sistem kerja Bulog lebih bersih, termasuk dalam perbaikan pelayanan. Sistem kerja Bulog, lanjut dia, juga harus melangkah ke arah pengendalian harga, utamanya harga bahan pangan pokok.