REPUBLIKA.CO.ID, PALU --  Pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang pembiayaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015 senilai puluhan miliar, terlambat dikerjakan. Keterlambatan disebabkan karena terlambatnya pengucuran dana dari pemerintah pusat. "Ini bukan soal teknis pelaksanaan di lapangan tetapi soal anggaran yang lambat turun dari pusat sehingga proyek itu terpaksa baru bisa direalisasikan pada 2016," kata Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Tengah Zainal Abidin Ishak di Palu, Kamis (14/1).

Dia mengatakan bahwa Komisi III telah menggelar rapat koordinasi atas pelaksanaan APBD 2015 dan rencana APBD 2016 bersama mitra di antaranya Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan Dinas Sumber Daya Air. Ia menjelaskan bahwa umumnya proyek yang terlambat dikerjakan itu merupakan pembangunan jalan dan jembatan. Antara lain yakni ruas jalan Kulawi-Gimpu, di Kabupaten Sigi sebanyak Rp 2 miliar, ruas jalan Pasir Putih - Basidondo (jalan penghubung Kabupaten Parigi Moutong dengan Kabupaten Tolitoli) senilai Rp 6 miliar.

Selanjutnya ruas jalan Kasiguncu-Sanginora di Kabupaten Poso senilai Rp 2 miliar, Tojo Unauna-Malino sebanyak Rp 4 miliar, Malindo-Sumanjaya di Kabupaten Tojo Unauna Rp 6 miliar dan ruas jalan Balingara-Longge di Kabupaten Tojo Unauna sebanyak Rp 6  miliar.

Selain itu juga terdapat penggantian jembatan Sumanjaya di Kabupaten Tojo Unauna sebanyak Rp 1,2 miliar dan beberapa proyek di Dinas Cipta Karya dan Dinas Pengairan. "Sebagian sudah dikerjakan pada 2015 lalu. Jadi anggaran yang tersisa itulah nanti dikerjakan pada 2016," katanya.

Zainal mengatakan sebagian proyek tersebut sedang dalam proses lelang dan diharapkan sudah bisa dikerjakan dalam waktu dekat. Sebelumnya Sekretaris Komisi III Huisman Brant Toripalu mengatakan DPRD akan memaksimalkan kinerjanya dalam pengawasan pelaksanaan proyek khususnya yang menjadi mitra komisi III. Dia berharap pelaksanaan proyek dilaksanakan sesuai rencana sehingga manfaatnya juga cepat dinikmati masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika