REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- Aktivitas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) telah masuk dan melakukan aktivitas di Kabupaten Semarang. Organisasi kemasyarakatan (ormas) ini disebut aktif melakukan perekrutan warga.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Semarang, Purbatinhadi mengakui, cara yang digunakan oleh ormas inipun dilakukan dengan modus beragam.
“Makanya, belakangan kembali marak kabar orang yang hilang dan diduga berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan ersebut,” ungkapnya di Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (12/1).
Ia mengakui, dua tahun lalu perwakilan Gafatar pernah menemuinya dan mengajukan surat permohonan tertulis untuk melakukan audiensi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Kabupaten Semarang, seperti Bupati Semarang, Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Dandim 0714 Salatiga, Kajari Ambarawa dan Kapolres Semarang. Namun pihaknya tidak serta merta mengizinkan permohonan tersebut.
Sebab ada beberapa hal yang dianggap tidak beres. Hal ini dikuatkan dengan penelusuran tentang asal muasal organisasi ini, yang dilakukan intel daerah. “Ada keterkaitan antara ormas ini dengan gerakan Negara Islam Indonesia (NII),” tegasnya.
Pihaknya pun telah mengomunikasikan dengan Forkominda dan sepakat menolak keinginan ormas yang diduga saat ini sudah berganti nama menjadi Negara Karunia Tuhan Semesta Alam (NKSA).
Purbatinhadi menambahkan, gerakan ini herus diwaspadai. Karena menyisipkan ajaran yang dapat membahayakan ideologi negara. Penelusuran intelijen juga menemukan indikasi dokumentasi audiensi akan dimanfaatkan untuk propaganda dan melegitimasi gerakan ormas ini. “Baik melalui publikasi dalam bentuk majalah, selebaran, website, maupun penyebarluasan media sosial (medsos).
“Seingat saya, perwakilan yang datang tersebut adalah pegawai dari Sekolah Tinggi Theologi Abdiel, Ungaran. Apakah yang bersangkutan masih aktif atau tidak saya tidak tahu,” tegasnya.
Sebab setelah syarat tersebut disampaikan, hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi. “Prinsipnya, kami waspada. Jangan sampai Pemkab Semarang dianggap mendukung gerakan mereka,” tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
