Senin 11 Jan 2016 19:20 WIB

Megawati Kritik BUMN, JK: Tentu Ada Hal yang Perlu Diperbaiki

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Bayu Hermawan
Jusuf Kalla
Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Jusuf Kalla

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritisi BUMN di bawah kepemimpinan Rini Soemarno yang hanya mengedepankan nilai bisnis.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menilai terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam tubuh BUMN. "Ya artinya tentu ada hal-hal yang perlu diperbaiki," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (11/1).

Pemerintah, kata dia, memiliki pendapat yang sama dengan Megawati bahwa BUMN tidak dapat sepenuhnya berpikir korporasi.

Kendati demikian, terdapat tujuan tertentu dari BUMN yakni untuk pengembangan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta pengelolaan kekayaan negara.

"Tapi ada misi khusus untuk pengembangan ekonomi, hal-hal perintisan, membuat pemerataan, mengelola kekayaan negara. Itu berbeda dengan korporasi biasa," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyindir kinerja BUMN di bawah Rini Soemarno yang dinilainya hanya mengedepankan bisnis.

Padahal, BUMN adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara. Artinya, BUMN seharusnya menjadi salah satu soko guru ekonomi bangsa Indonesia, bukan justru dijalankan selayaknya perusahaan swasta.

"Berbeda dari yang terjadi saat ini (di bawah Rini Soemarno), BUMN hanya dilakukan seperti korporasi swasta," ujar Megawati saat pidato politik di rakernas I PDIP, Jakarta, Ahad (10/1).

Sindiran yang diucapkan Megawati ini mengundang tepuk tangan dari seluruh peserta yang menghadiri rakernas PDIP. Megawati menambahkan, keberadaan BUMN seharusnya menjadi alat negara untuk meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurutnya, banyak yang lupa soal itu. Akibatnya, BUMN seringkali dijalankan hanya untuk memikirkan keuntungan bisnis semata.

Hal ini membuat PDIP memberi perhatian khusus pada BUMN. PDIP, kata Megawati, menggunakan jalur legislatif untuk mengurai benang kusut persoalan di salah satu BUMN yang dimiliki Indonesia. Yaitu, untuk mengembalikan kerja BUMN pada jalur seharusnya.

Salah satunya melalui pintu penggunaan hak kedewanan, pansus angket Pelindo, yang diketuai kader PDIP, Rieke Diah Pitaloka.

"Saya yakin, jika BUMN dikelola dengan baik, akan memberikan kontribusi optimal kepada pembangunan negara," tegasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement