REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menilai pembangunan di Indonesia seperti dansa poco-poco. Sebab, tiap pergantian pemerintahan, maka kebijakan pembangunan pun ikut berubah.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi sindiran Megawati tersebut. Menurut JK, kebijakan dalam pemerintahannya bersama Presiden Joko Widodo juga menjalankan rencana pembangunan jangka panjang nasional.
"Kan ada kita juga rencana pembangunan jangka panjang, 25 tahun," kata JK di gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (11/1).
Menurut JK, seharusnya setiap pergantian pemerintahan mengikuti rancangan pembangunan jangka panjang. Hal itu pun telah diatur dalam undang-undang.
"Mestinya juga, setiap pemerintah mengikuti rancangan jangka panjang itu. Bahwa tiap tahun memang itu diisi tapi tidak boleh keluar daripada rencana jangka panjang itu. Itu UU," tegas dia.
Terkait dengan usulan Megawati untuk mengembalikan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), JK pun menilai perlu pembahasan lebih lanjut.
"Ya tergantung DPR, MPR, Pemerintah. Itu nanti harus dibicarakan. Karena itu harus mengamandemen UUD," kata dia.
Sebelumnya, dalam pidato rapat kerja nasional PDI Perjuangan, Megawati sempat menyindir kebijakan dan program pemerintah yang selalu berubah-ubah di tiap masa pergantian pemerintahan. Ia pun mengibaratkannya seperti dansa poco-poco.
"Lama-lama Indonesia demen dansa. Kapan pemimpinnya maju dan mundur. Seperti poco-poco. Itukah yang Indonesia inginkan sekarang ini?," kata Megawati dalam Pidato Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di JI Expo, Jakarta, Ahad (10/1).
Menurut dia, Indonesia harus memiliki konsep pembangunan nasional jangka panjang, yaitu dengan mengembalikan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengatur Garis Besar Haluan Negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika