REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Saat ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang ada di bawah garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jabar pun mencatat adanya kenaikan jumlah warga miskin, terutama di perkotaan. Langkah dan strategi pemerintah dalam menekan angka kemisikinan menjadi sangat penting, sebab diperlukan kesungguhan dan strategi yang tepat untuk menekan angka kemiskinan.
Asda II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya Nana Rosadi mengatakan akan mencanangkan tahun daya beli. Tujuan utamanya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Ketika daya beli masyarakat meningkat, secara otomatis angka kemiskinan akan berkurang.
"Salah satu upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan menghidupkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kota Tasikmalaya," kata Nana kepada Republika.co.id, Ahad (10/1).
Upaya lain yang dilakukan dengan cara meningkatkan upah minimum kota (UMK). Sebelumnya, UMK di Kota Tasikmalaya sekitar Rp 1,4 juta naik menjadi Rp 1,6 di 2016. Dua hal tersebut secara garis besar merupakan upaya meningkatkan daya beli masyarakat.
Asda II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya Henry Nugroho juga mengatakan hal serupa. Untuk menekan angka kemiskinan, pemerintah akan memberi stimulus melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dilatih sesuai dengan keahlian yang mereka miliki.
Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat pelaksanaan kegiatan dan program dinas-dinas. Melalui dinas-dinas, pembangunan SDM dan infrastruktur dipercepat untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
Berdasarkan catatan terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, terdapat 17,19 persen penduduk miskin dari total penduduk 657.217 jiwa di Kota Tasikmalaya. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya, terdapat 11,57 persen penduduk miskin dari proyeksi penduduk 1.720.123 jiwa.
Di Kabupaten Ciamis, Asda II Bidang Sosial Ekonomi dan Pembangunan HM Sukiman menerangkan, angka kemiskinan yang ada di Kabupaten ciamis pada 2009 mencapai 11,23 persen atau sekitar 174.530 orang miskin. Kemudian, jumlah ini mengalami penurunan menjadi 9,6 persen di 2012. Data terakhir, kemiskinan di Ciamis menurun lagi pada 2013 menjadi 9,4 persen.
Pemberdayaan perekonomian masyarakat akan menekan angka kemiskinan. Saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis sedang merencanakan program pemberian kredit kepada para pengusaha lemah.
"Seperti pemberian kredit kepada tukang gorengan, bakso dan pengusaha kecil lainnya," kata Sukiman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika