REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyindir kinerja BUMN di bawah Rini Soemarno yang dinilainya hanya mengedepankan bisnis. Padahal, BUMN adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara.
Artinya, BUMN seharusnya menjadi salah satu soko guru ekonomi bangsa Indonesia, bukan justru dijalankan selayaknya perusahaan swasta.
“Berbeda dari yang terjadi saat ini (di bawah Rini Soemarno), BUMN hanya dilakukan seperti korporasi swasta,” ujar Megawati saat pidato politik di rakernas I PDIP, Jakarta, Ahad (10/1). Sindiran yang diucapkan Megawati ini mengundang tepuk tangan dari seluruh peserta yang menghadiri rakernas PDIP.
Megawati menambahkan, keberadaan BUMN seharusnya menjadi alat negara untuk meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurutnya, banyak yang lupa soal itu. Akibatnya, BUMN seringkali dijalankan hanya untuk memikirkan keuntungan bisnis semata.
Hal ini membuat PDIP memberi perhatian khusus pada BUMN. PDIP, kata Megawati, menggunakan jalur legislatif untuk mengurai benang kusut persoalan di salah satu BUMN yang dimiliki Indonesia. Yaitu, untuk mengembalikan kerja BUMN pada jalur seharusnya.
Salah satunya melalui pintu penggunaan hak kedewanan, pansus angket Pelindo, yang diketuai kader PDIP, Rieke Diah Pitaloka.
“Saya yakin, jika BUMN dikelola dengan baik, akan memberikan kontribusi optimal kepada pembangunan negara,” tegas dia.