REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jabar lebih menguatkan pengawasan internal dalam pelaksanaan program APBD 2016. Hal ini sangat penting agar pembangunan yang dijalankan tepat sasaran sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari, dirinya mendukung sikap tegas Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang mengancam akan memecat PNS yang 'memainkan' proses tender.

"Kami mengapresiasi. Pengawasan internal menjadi penting," ujar Ineu usai menghadiri penyerahan DPA untuk organisasi perangkat daerah di lingkup Pemprov Jabar, akhir pekan lalu.

Ineu meminta, pelaksanaan pembangunan di Jabar tahun ini harus lebih baik. Sehingga, diperlukan aparatur berkualitas yang mampu melaksanakan setiap program yang dicanangkan. "Jangan sampai perencanaannya sudah baik, tapi dikotori oleh oknum," katanya.

Ineu optimistis dengan adanya penguatan pengawasan, pembangunan yang dilakukan pemprov pada 2016 ini akan berjalan dengan baik. Terlebih, dengan diserahkannya DPA tersebut, mekanisme penganggaran dilakukan lebih awal sehingga Ineu meyakini pembangunan yang dilakukan akan tepat sasaran.

"Waktunya lebih banyak, sehingga bisa lebih baik perencanaannya," kata Ineu seraya menyebut dewan pun akan terus melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika