Dalam menyelesaikan kasus, Kapolri juga harus membuka seluas-luasnya forum dialog tingkat nasional dan daerah untuk menjawab problem struktural konflik SDA dan lingkungan.
Terakhir, perlu ada terjemahan yang jelas terhadap pernyataan Presiden tentang penghentian kriminalisasi terhadap MA pada peringatan hari HAM yang lalu. Merespons pernyataan Walhi, Badrodin Haiti menyampaikan pandangannya.
"Terdapat situasi bahwa petugas-petugas lapangan yang memang dididik pada penanganan berbasiskan legal formal," katanya.
Pengetahuan dan kapasitas personil di lapangan atas bentuk dan varian kasus mestinya lebih faham terhadap situasi tersebut.
Kapolri juga menegaskan, tugas jajaran kepolisian di daerah konflik adalah mencegah tindakan kekerasan antar kedua belah pihak. Sehingga diharapkan kepada Organisasi Pendamping Masyarakat untuk menghidari situasi Warga terpancing melakukan tindakan kekerasan, karena Polisi harus merespon.
Kapolri juga mengharapkan institusi yang berwenang atau kementerian terkait dapat proaktif menyelesaikan akar persoalan. Untuk itu Polri di 2016 mengagendakan proses-proses dialog antar pihak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
