REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia dinilai harus lebih kerja keras dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)-nya. Apalagi dalam rentang waktu ke depan, tantangan yang akan dihadapi Indonesia tidak mudah.
Deklarator dan Direktur Riset Indonesia Mendidik, Alpha Amirrachman menjelaskan, Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara yang juga akan memiliki lapisan usia produktif terbesar pada 2045.
"Oleh karena itu, tantangan ke depan tidak akan mudah," ungkap Alpha Rabu (6/1).
Alpha juga menambahkan, selama pencapaian 25 tahun terakhir peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia juga menunjukkan angka yang tidak maksimal. Posisi Indonesia hanya mampu berada pada urutan 110 dari 188 negara.
Ketidakmaksimalan ini terbukti dengan adanya kesenjangan gender dan kualitas pendidikan. Selain itu, rendahnya usia harapan hidup karena faktor kesehatan.
Saat ini, Alpha menyebutkan, rata-rata masyarakat Indonesia sekolah baru mencapai 7,6 tahun. Pada segi kesenjangan gender dalam pendidikan dan pekerjaan, hanya sekitar 51 persen dari perempuan yang bekerja.
Sementara laki-laki yang berkerja sudah mencapai 84 persen. Perempuan juga hanya belajar selama tujuh tahun dibanding laki-laki yang rata-ratanya sebesar 8,2 tahun.
Bank Dunia dalam laporannya menyebutkan bahwa anak kelas tiga SD di Jawa membaca 26 kali lebih cepat dari anak-anak usia yang sama di Nusa Tenggara, Maluku atau Papua.
Bahkan hasil dari Program for International Student Assessment (PISA) pada 2013 menunjukkan Indonesia menempati peringkat kedua terendah dari 65 negara yang diberikan tes tiga tahunan ini.
Tes ini meliputi membaca, matematika dan sains. Hasilnya, Indonesia berada posisi lebih buruk dibandingkan pada 2009 yang mampu berada pada peringkat 57.
Dengan adanya kondisi tersebut, Alpha merekomendasikan agar pemerintah bisa memiliki komitmen dan konsistensi dalam menerapkan kebijakan semisal penerapan kurikulum.
Pemerintah juga perlu lebih memperhatikan pendidikan Indonesia untuk jangka menengah maupun panjang. Oleh sebab itu, perlu dirumuskan bersama oleh para pemangku kepentingan untuk menjadi acuan pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
