REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Rumor pergantian Wakil Ketua DPR dari PKS Fahri Hamzah terus mengemuka. Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, urusan dan keputusan pergantian tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Presiden PKS Sohibul Iman. Andai pun tahu siapa yang akan menggantikan Fahri, Hidayat tidak berhak menyampaikannya.
“Saya nggak mau membicarakan rumor yang belum pasti. Lagipula, itu urusaan presiden PKS, sehingga kalaupun saya tahu, saya tidak akan menjawab hal itu. Jika pun ada pergantian, maka yang berhak menyampaikan yah presiden,” ujar Hidayat ketika dihubungi, Senin (4/1).
Hidayat membantah soal munculnya rumor pergantian posisi wakil ketua DPR dari partainya karena adanya tekanan dari luar, seperti dari pemerintahan. PKS dalam pengalamannya tidak pernah bisa ditekan dari luar, sehingga apa pun keputusan itu, baik mengganti atau tidak, maka hal tersebut karena memang satu hal yang dipandang perlu dilakukan.
“Ditekan seperti apa pun dari pengalaman PKS tidak akan mempan. Apa pun keputusan yang diambil, maka itu memang karena perlu diambil. Untuk itu yang bisa menjawab hanya presiden, saya tidak berhak menjawab,” katanya.
Ketua DPP PKS bidang politik Al Muzamil Yusuf dalam sebuah wawancara di stasiun televisi swasta mengatakan, saat ini evaluasi tengah dilakukan oleh Badan Penegak Disiplin Organisasi terhadap pejabat publik PKS, termasuk Fahri Hamzah. Dia juga membantah sudah ada isyarat dirinya akan menggantikan Fahri sebagai wakil ketua DPR. “Ini bukan masalah isyarat, bagi kami ini perintah. Perintah untuk berbuat yang terbaik,” tegasnya.
Selain Muzamil, ada nama Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri yang diisukan sebagai calon pengganti Fahri Hamzah di kursi wakil ketua DPR.
Isu pergantian Fahri semakin santer sejak Setya Novanto mundur dari jabatan sebagai Ketua DPR. Fahri selama ini dianggap terlalu membela Novanto dalam kasus “Papa Minta Saham”. Fahri selama ini juga dikenal sebagai politisi yang kritis dan vokal terhadap pemerintahan Jokowi-JK dan mendorong terbentuknya Pansus Pelindo 2 dan Pansus Freeport agar semuanya terbuka dan masyarakat tahu siapa yang berada di balik kedua kasus tersebut.
Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna mengatakan, PKS memang dikenal sebagai partai yang vocal, baik jika berada dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. “Dari dulu PKS itu vokal. Ketika era SBY, Fahri pun dikenal vokal, namun karena dia dikenal sebagai orangnya Anis Matta, dia aman. Tapi, sekarang penguasanya lain,sehingga kevokalan dia akan berdampak pada posisinya sebagai wakil ketua DPR,” jelasnya.
Menurut Budyatna, jika Fahri benar-benar diganti, maka yang bisa jadi penyebab pergantian itu bisa jadi semata-mata karena kepentingan politik PKS sendiri. “Jadi kalau Fahri diganti bisa jadi memang ada deal-deal politik untuk menggantinya. Selain tawaran jabatan dan uang karena tidak ada partai politik bisa membiayai dirinya, tanpa jabatan yang menghasilkan uang, juga bisa jadi karena tekanan kasus,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika