REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta para menteri memahami persoalan yang terjadi di lapangan. Jokowi minta para menteri tidak hanya mengandalkan laporan saja.

Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana menjelaskan, saat membuka sidang kabinet di Istana Negara Jakarta, Presiden mengingatkan bahwa 2016 adalah tahun percepatan pencapaian program.

"Di lapangan sering terjadi anomali, distorsi. Jangan hanya memantau dari belakang meja saja," kata Presiden ketika memimpin Sidang Kabinet Paripurna, Senin (4/1).

Presiden mengingatkan bahwa pada situasi sulit seperti ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan reformasi birokrasi secara besar-besaran. "Perlu dilakukan perombakan kreatif pada jajaran birokrasi terutama untuk meningkatkan pelayanan publik," ujar Presiden.

Para menteri harus memperhatikan betul ketimpangan antarwilayah yang terjadi. Dari perjalanan Presiden ke berbagai daerah, Presiden melihat bahwa ketimpangan itu nyata, misalnya dalam perbedaan harga, antara Papua dan Jawa sangat terasa dan nyata.

"Kita harus memperhatikan daerah daerah seperti NTB, NTT, Papua dan Maluku. Perhatikan gizi anak-anak, pelayanan pendidikan dan kesehatan," ujar Presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika