REPUBLIKA.CO.ID,BATAM -- Partai Keadilan Sejahtera Kepulauan Riau mendukung pemerintah pusat membubarkan Badan Pengusahaan Batam untuk menyelesaikan tumpang tindih kewenangan.
Wakil Ketua PKS Kepri Ing Iskandarsyah, yang dihubungi di Tanjungpinang, Kamis, mengatakan kewenangan yang diberikan Otorita Batam, yang sejak 2008 berganti nama menjadi Badan Pengusahaan (BP) Batam menimbulkan permasalahan di berbagai sektor, terutama ekonomi.
"Kami mendukung sekali pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang ingin membubarkan BP Batam. Selama ini, banyak sekali masalah yang timbul akibat ada dua matahari di Batam," kata Iskandarsyah, yang juga Ketua Komisi II DPRD Kepri.
Dia mengatakan?BP Batam lebih banyak berperan jadi tuan tanah. Masyarakat terbebani dalam pembayaran retribusi.
Bahkan ada dugaan penerimaan negara dari sektor bukan pajak banyak tercecer."Akibat tumpang tindih kewenangan dengan Pemkot Batam, masyarakat dibebani retribusi ganda," katanya.
Iskandarsyah mengatakan pembubaran BP Batam tidak mudah dilakukan karena pemerintah pusat seharusnya mengambil kebijakan tersebut dengan memperhatikan stabilitas perekonomian di Batam. ?Karena tujuan pembubaran BP Batam untuk menghilangkan tumpang tindih kewenangan antara BP Batam dengan Pemkot Batam yang menghambat pembangunan dan pertumbuhan investasi.
"Jangan sampai pembubaran BP Batam justru mengganggu investasi. Artinya, pemerintah harus membuat kebijakan untuk meningkatkan investasi di Batam," katanya.
Selain permasalahan itu, kata dia pemerintah juga harus memikirkan nasib karyawan BP Batam. Jika dibubarkan, maka bekerja tidak bekerja sehingga pengangguran meningkat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika