REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) berharap pemerintah bisa menuntaskan kasus PT Pelindo dan PT Freeport Indonesia pada tahun depan secara sungguh-sungguh. 

Sejauh ini, Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie mengatakan sepanjang tahun ini kedua kasus tersebut ada kesan dipolitisasi. "Untuk itu kami sarankan pada 2016 sungguh-sungguh dapat diselesaikan dengan bijaksana berlandaskan hukum," katanya dalam konferensi pers "Refleksi Akhir Tahun ICMI di Jakarta, Rabu (30/12).

Jimly juga berharap pemerintah bisa menciptakan iklim kondusif pada 2016 terhadap perpolitikan dan partai-partai politik. "Selain itu, pemerintah juga harus berposisi netral dan memediasi dengan arif dan bijaksana setiap persoalan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada," katanya.

Lebih lanjut, Jimly menyatakan suasana politik pada 2015 cukup stabil sehingga praktis pemerintahan dapat berjalan tanpa gangguan berarti.

"Tadinya, ada arus yang cukup deras dalam legislatif dengan adanya dua koalisi, yaitu KMP sebagai oposisi dan KIH yang mendukung pemerintah tetapi semua akhirnya menjadi tenang," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2008 itu.

Selain itu, kata dia, pada akhir tahun telah berlangsung Pilkada Serentak 2015 dan relatif berjalan tanpa gangguan berarti. "Namun, masih terdapat biaya politik yang terlalu mahal sehingga mengakibatkan politik uang dan "percukongan" semakin marak," ucap Jimly.

Ikuti Whatsapp Channel Republika