REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mendorong pemerintah dan Komisi VII DPR RI lebih serius merumuskan kebijakan ketahanan energi. Kebijakan ini berkonsep menyisihkan sebagian pendapatan migas dan bukan memungut dana dari konsumen.
"Norwegia dan Timor Leste adalah contoh negara-negara yang hasil migasnya tidak dipakai APBN semua. Namun disisihkan untuk ketahanan energi generasi mendatang," katanya, Selasa, (29/12).
Pemerintah Indonesia, ujar Sohibul, bisa menyisihkan sebagian pendapatan migas untuk ketahanan energi. "Ini bisa dilakukan asal pemerintah mau menggenjot penerimaan pajak dan PNBP non-migas."
Kesiapan ketahanan energi harus diawali dari elit. Para pembuat kebijakan baik eksekutif maupun legislatif harus mampu merumuskan konsep ketahanan energi dengan baik. “Mari rumuskan konsep ketahanan energi dengan baik, dengan cara menggenjot penerimaan non-migas. Lakukan efisiensi dan jauhi korupsi," ujar Sohibul.
Ia berharap publik tidak apriori jika ada implikasi kebijakan ketahanan energi pada masyarakat. Kuncinya mengawasi bersama-sama agar kebijakan tersebut transparan dan akuntabel.
"Jika kebijakan ketahanan energi bagi generasi mendatang jadi konsensus, ini tanggung jawab bersama. Cita-cita pasti ada konsekuensi, Insya Allah kita bisa," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
