REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah antisipasi kemacetan pada arus lalu lintas akhir tahun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerapkan sejumlah kebijakan seperti pelarangan beroperasi kendaraan pengangkut bahan bangunan, truk tempelan dan gandengan, serta kontainer pada 30 Desember hingga 3 Januari mendatang.

Selain itu, Kemenhub juga meningkatkan koordinasi dengan sejumlah pihak seperti kepolisian, Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Pengelola Jalan Tol.

"Pihak kepolisian jadi koordinator pengawasan, pengendalian, pengamanan dan penindakan terhadap pelanggaran," ujarnya di Kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (29/12).

Ia meminta Dishub untuk pro aktif membantu tugas kepolisian. Terkait lambannya pelayanan jalan tol, Kemenhub meminta pengelola jalan tol meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada pengguna jasa di gerbang tol.

"Melakukan pengaturan dan penendalian rest area sesuai kapasitas guna menghindari terjadinya kemacetan di sekitar rest area," lanjutnya.

Ke depan, Sugihardjo menilai keberadaan transaksi dengan e-Ticketing menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Untuk rest area, Kemenhub merekomendasikan sistem buka tutup kepada pengelola jalan tol agar tidak berdampak kemacetan. Ia menambahkan, akan sangat berisiko jika rest area ditutup secara penuh lantaran akan berdampak pada aspek keselamatan pengguna jalan. Ia mengimbau kepada masyarakat yang bepergian dengan jarak tempuh lebih dari delapan jam untuk membawa sopir cadangan.

Selain itu, pengelola jalan tol juga diminta terus memberi informasi tentang kondisi lalu lintas jalan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mempunyai pilihan dan tidak terjebak pada kondisi kemacetan yang ada.

Ikuti Whatsapp Channel Republika