REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia merasa miris karena keberadaan PT Freeport Indonesia lebih menguntungkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bukan Papua.
Bahlil mengatakan, DKI Jakarta diuntungkan karena kantor pusat PT Freeport Indonesia ada di Jakarta. Sehingga, pajak penghasilan (PPh) Badan sebesar 35 persen masuk sebagai pendapatan asli daerah (PAD) Jakarta.
"Bayangkan, 35 persen PPh itu Jakarta semua yang dapat. Sedangkan Papua tidak jelas dapat apa," kata Bahlil dalam Forum Dialog HIPMI di Menara Bidakara, Selasa (29/12).
Karena itu, Bahlil berharap agar semua pemerintah daerah tingkat I dan II di Papua dan Papua Barat dapat diberi saham Freeport. Dengan memiliki saham tersebut, ujar dia, semua Kabupaten di Papua akan memperoleh tambahan pemasukan langsung ke kas daerah untuk kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan warga Papua.
"Freeport itu sebenarnya untuk siapa? Kami rakyat Papua tidak merasakan manfaat keberadaan mereka," ucap Bahlil yang merupakan pengusaha asli asal Papua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika