REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta masyarakat Indonesia agar mendorong tumbuhnya pengusaha nasional di tanah air. Pernyataannya ini terkait dengan adanya kabar yang menyebut anggota keluarganya Aksa Mahmud mendapatkan tawaran 40 persan saham smelter yang akan dibangun oleh Freeport Indonesia di Membramo, Papua.
"Daripada orang Cina yang jadi kontraktor contohnya, kalau pun ada ya, saya tidak tahu. Iya apa salahnya, pengusaha nasional, pribumi kerja di daerah cari proyek yang bagus, apa salahnya saya tanya dulu ke kalian. Masa kasih Jepang lagi, Cina lagi, kalau pun ada. Apa salahnya saya tanya dulu," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (28/12).
Lebih lanjut, JK pun menegaskan tak mencampuri urusan bisnis yang dilakukan Aksa dengan bos Freeport Jim Bob. Ia juga mengaku tak mengetahui perihal tawaran saham smelter oleh Freeport tersebut. "Mana urusan saya itu, bukan urusan saya. Itu kan urusan dia terserah. Dagang ya dagang," kata JK.
Ia pun mengaku heran jika para pengusaha nasional Indonesia justru dihalangi-halangi dalam mengembangkan usahanya. Sebab, dengan adanya pengusaha nasional, kata JK, justru dapat membantu membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
"Kalian pribumi, tidak boleh kerja di daerahnya, anda mau kerja di mana? Siapa yang kasih pekerjaan di dunia ini kalau bukan para pengusaha? Bukan mereka-mereka yang suka ngomong itu yang kasih kerja orang, tapi para pengusaha ini," tambah dia.
JK juga meminta agar masyarakat tak membenci para pengusaha nasional ataupun pribumi. "Jangan selalu antipengusaha. Apalagi pengusaha daerah pribumi lagi. Kita lawan semua yang berpikir begitu," tegas JK.
Sebelumnya, beredar kabar yang menyebut Aksa Mahmud mendapatkan tawaran 40 persen saham smelter yang akan dibangun Freeport di Membramo, Papua. Selain itu, mereka juga disebut akan mendapatkan kontrak pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang listriknya akan dijual ke smelter tersebut. Namun, kedua tawaran tersebut akan diberikan jika Freeport Indonesia dapat memperoleh perpanjangan kontraknya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika