REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia diminta waspada dengan PT Freeport yang kemungkinan mencari perlindungan dari warga Papua. Menurut politikus Partai Gerindra, Nizar kedekatan Freeport dengan masyarakat Papua, bisa dimanfaatkan untuk membujuk Negeri Cenderawasih itu pisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Sebagai negara kesatuan, jika ada pihak-pihak yang ingin memisahkan Papua kita (Gerindra) akan lawan. Ini harus waspada," kata Nizar menegaskan, Ahad (27/12).
Gerindra, kata dia, adalah salah satu partai yang tidak setuju dengan perpanjang kontrak PT Freeport Indonesia. "Dari awal kita (Gerindra) tidak setuju dengan perpanjang kontrak Freeport sebelum masa habisnya," ucap Nizar.
Alasannya menurut anggota Komisi V DPR ini, keuntungan Indonesia dari Freeport sangat kecil. Padahal, perusahaan tambang asal Amerika tersebut telah menghasilkan keuntungan yang sangat besar.
"Seharusnya pemerintah bisa mengambil alih perusahaan tambang tersebut, agar keuntungan Indonesia besar," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
