Ahad 27 Dec 2015 13:08 WIB

Soal Perpanjangan Kontrak, Ini Janji Presiden Freeport Indonesia

Red: M Akbar
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin mengatakan, terkait proses perpanjangan kontrak karya perusahaan tersebut, pihaknya akan lebih terbuka dibandingkan masa yang lalu.

"Kalau masa lalu tertutup, saya transparan. Jadi ini kita tidak usahlah berpikiran masa lalu begini, mari kita cari apa yang terbaik untuk ke depan. Kita harus memikirkan generasi ke depan," katanya di Jayapura, Ahad (27/12).

Ia pun menyatakan bahwa Freeport akan terus berupaya membuka ruang komunikasi dengan pihak regulator agar dalam memecahkan masalah yang ada dapat diperoleh solusi yang sama-sama mengakomodir kepentingan banyak pihak.

"Kalau di masa lalu ada yang kurang, mari kita duduk dan bicara bersama-sama, mungkin aturan di masa lalu tidak lagi pas dengan kondisi di saat ini karena sudah ada undang-undang yang mengatur, mari kita duduk bersama-sama," ujarnya.

Maroef mengemukakan bahwa keberadaan perusahaan yang ia pimpin itu sebagai aset asing yang telah menjadi kepentingan nasional sehingga segala masalah yang muncul juga harus dipikirkan secara nasional.

"Ingat saya sudah menyampaikan kepada pemerintah dan juga kepada media, bahwa Freport itu sebagai aset nasional yang di capitalis oleh modal asing, tapi aset itu ada di dalam NKRI."

"Dalam hal ini ada di Papua, jadi tentu kita tidak boleh mengabaikan keberadaannya dimana, harus memberikan kontribusi, harus mematuhi aturan dimana aset itu berada. Jadi pemikirannya untuk mencari jalan keluar harus pemikiran nasional," kata dia.

Ditambahkannya, manajemen Freeport tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu sehingga komunikasi tidak hanya dilakukan dengan pemerintah pusat, namun juga kepada pemerintah daerah setempat yang selama ini dipandang kurang berjalan dengan baik.

"Seperti gubernur sudah mengatakan tentang divestasi, ini tetap harus komunikasi. Jangan kita sudah mengetahui ada hal dimasa lalu yang merugikan, jangan terulang," ucapnya.

"Kita tidak menginginkan manis di depan kemudian pahit di belakang, mari kita bicara terus untuk mencari jalan yang tepat. Jadi hal-hal yang kita komunikasikan secara berkelanjutan tetap harus terjadi, jangan sampai keluar kesimpulan-kesimpulan yang prematur sehingga masyarakat tidak jelas melihatnya," sambung Maroef.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement