REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai mungkin saja mengubah arah politiknya dari oposisi menjadi koalisi pemerintahan. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syarif Hidayat mengatakan, setiap parpol pada dasarnya memiliki tabiat bermain dua kaki. Selain itu, ketidaksamaan ideologi yang seharusnya menjadi dasar dibentuknya koalisi akan ikut menjadi pemicu pecahnya koalisi yang dibangun sebelumnya.
Syarif melanjutkan, koalisi partai yang tidak dibangun atas adanya kesamaan ideologi, tapi karena kepentingan sesaat, membuat koalisi bak bangunan yang rapuh. “Saat kepentingan itu tidak lagi terakomodasi dan ada tawaran lain yang lebih akomodatif, maka koalisi pun pecah serta anggotanya bisa berpindah pada kepentingan lain,”ujar Syarif di Jakarta, Selasa (22/12).
Syarif melanjutkan, kondisi berbeda manakala koalisi dibangun berdasarkan kesamaan ideologi. Kalau ada kesamaan ideologi, berbagai masalah yang muncul akan dinilai sebagai dinamika dan tantangan. Partai yang berkoalisi karena ideologi juga tidak akan mudah berpindah koalisi. “Dengan dua alasan itu, saya lihat sangat mungkin PKS pindah ke KIH (Koalisi Indonesia Hebat),” katanya.
Namun demikian, menurutnya tidak mudah bagi elitw PKS untuk memutuskan pindah ke koalisi. Isu perpindahan koalisi yang ditandai dengan dimunculkannya isu pergantian Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR dan sikap PKS dalam kasus Setya Novanto di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang tidak mendukung keputusan Koalisi Merah Putih (KMP) untuk membela Setya Novanto, serta kedatangan Presiden PKS menemui Presiden Jokowi di Istana, kata Syarif, harus bisa dijelaskan para elite kepada para pengurus PKS lainnya maupun konstituen PKS.
Pemilih PKS, dinilai Syarif, sangat rasional. Adapun keputusan pindah koalisi itu merupakan keputusan para elite saja. Dengan demikian, para elite yang menginginkan pindah koalisi harus bisa menjelaskan kepada para elite yang tidak mendukung maupun para simpatisan dan konstituen PKS.
“Makanya mereka mengeluarkan berbagai langkah dan isu, ini untuk mencari tahu dukungan para elite maupun konstituen PKS, selain juga untuk menunjukkan tawar-menawar para elite itu kepada Jokowi,” ujar Syarif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika