REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan urusan listrik bukan masalah PT PLN (Persero) semata, sebab urusan listrik telah menjadi urusan negara dan pemerintah.

Jokowi mengungkapkan, setiap berkunjung ke daerah masyarakatnya selalu mengeluhkan masalah defisit listrik. ''Keluhannya sama, listriknya byar pet dan listriknya kurang,'' katanya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/12).

Ia menekankan, hal tersebut bukan merupakan kesalahan menteri dan Dirut PLN. Tetapi, masalah tersebut harus diselesaikan.

Jokowi menilai, program 35 ribu mega watt (MW) merupakan hitung-hitungan kebutuhan listrik yang dihitung dari sudut pertumbuhan ekonomi. Presiden optimistis target tersebut berhasil dipenuhi.

Presiden menerangkan, pencapaian target bisa dilakukan dengan memangkas perizinan yang berbelit.  Pada pertemuan dengan kontraktor kelistrikan, Presiden juga menanyakan kemajuan suatu proyek-proyek di daerah. Jawabannya beragam, ada yang tidak hadir sampai dengan tidak bisa memenuhi permintaan tenggat penyelesaian Presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika