REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah menambah deretan target pembangunan pembangkit listrik hingga 2015. Hingga 2019 nanti, pemerintah berencana membangun lima gigawatt kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan total investasi mencapai 7 miliar dolar AS. Proyek ini akan dicanangkan pada Bali Energy Clean Forum pada 11 hingga 12 Februari 2016 mendatang.

Ketua Tim Percepatan Energi Baru Terbarukan (EBT) William Sabandar menjelaskan, dana sebesar 7 miliar dolar AS akan didapat dari Dana Pensiun, sekaligus memanfaatkan potensi dana dari institusi keuangan non bank yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Mereka menyiapkan anggaran yang datang dari dana yang dikumpulkan diluar APBN dan itu dana-dana non sektor bank yang akan dipakai untuk kegiatan untuk renewable energi," kata Willy, Selasa (22/12).

Ke depan, dana ini akan digabung dengan dana ketahanan energi yang sumbernya juga didapat dari selisih positif harga keekonomian bahan bakar minyak (BBM). Secara sederhana, dana ketahanan energi ini posturnya berupa proses sebagai financing insentive.

"Ini kalau pemerintah tidak memberikan insentif pada pengembangan energi terbarukan yang namanya akselerasi itu tidak akan terjadi," kata dia.

Sumber dana lain untuk membangun PLTS didapat dari sumber pendanaan yang dikelola oleh beberapa fasilitas di OJK dan juga diperoleh dari investasi. Investasi yang ditarik, tambah Willy, bisa dari dalam maupun luar negeri. Willy menyebutkan, dana investasi ini jumlahnya sangat banyak di dunia, sekitar 5 triliun dolar AS dalam 10 tahun ke depan. Tak hanya itu, angka itu akan masuk ke dalam investasi pembangkit listrik dan 60-70 persennya masuk di sektor energi.

"Dana investasinya dari dana yang difasilitasi oleh OJK dan dana investasi dari luar itu yang akan menjadi prime mover pendanaan program 5 GW itu," ujar Willy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika