REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menyatakan, urusan listrik bukan masalah PT PLN (Persero) semata. Artinya, urusan listrik telah menjadi urusan negara dan pemerintah.

Menurut Presiden, setiap berkunjung ke daerah, masyarakatnya selalu mengeluhkan masalah defisit listrik. "Keluhannya sama, listriknya biarpet dan listriknya kurang," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/12).

Baca: Giliran Rizal Ramli Kepret PDAM

Presiden menekankan, hal tersebut bukan merupakan kesalahan menteri dan dirut PLN. Tetapi, masalah tersebut harus diselesaikan.

Dia menilai, program 35 ribu megawatt (MW) merupakan hitung-hitungan kebutuhan listrik yang dihitung dari sudut pertumbuhan ekonomi. Presiden optimistis target tersebut berhasil dipenuhi.

Presiden menerangkan, pencapaian target bisa dilakukan dengan memangkas perizinan yang berbelit. Pada pertemuan dengan kontraktor kelistrikan, Presiden juga menanyakan kemajuan suatu proyek-proyek di daerah. Jawabannya beragam, ada yang tidak hadir sampai dengan tidak bisa memenuhi permintaan tenggat penyelesaian Presiden.

Baca juga: Pemadaman Listrik Terjadi di Nyaris Seluruh Lampung

Ikuti Whatsapp Channel Republika