REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menggelar rapat koordinasi tentang Dewan Air Nasional ini bersama perwakilan Direktorat Air Kementerian PU, Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur Tbk (BUMN di bawah Kementerian Keuangan), dan Ahli Tata Air. Pertemuan digelar di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (22/12).
"Ya biasalah khas Indonesia. Ini kita perlu revolusi budaya nih. Perlu dikepret yang begini-gini nih!" katanya mengenai buruknya tata kelola air di Indonesia, khususnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Rizal mengungkapkan penyebab meruginya PDAM sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan air bersih rakyat Indonesia, yaitu harga per kubik yang tidak kunjung naik sehingga perusahaan tidak mampu ekspansi, kualitas air yang masih kurang baik, serta manajemen yang buruk.
Untuk itu, lanjutnya, presiden meminta dia memberi tugas dalam pengelolaan air ini khususnya PDAM dengan membentuk Dewan Air Nasional. "Pembentukan ini masih dibahas terutama usulan-usulan untuk mengintegrasikan antar kementerian di dalam dewan ini," lanjutnya.
Nantinya, kata dia, Dewan Air Nasional akan diberi kewenangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan strategis dalam membenahi tata kelola air khususnya membenahi PDAM di Indonesia. Rizal menambahkan, dengan kebijakan tersebut, maka PDAM dapat memenuhi kebutuhan air bersih, bahkan seluruh Indonesia bisa terkoneksi dengan air PDAM yang selama ini hanya 45 persen dari total penduduk Indonesia.
Baca juga: Setya Novanto Jabat Ketua Fraksi, Pengamat: PAW akan Sulit
Ikuti Whatsapp Channel Republika