REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menilai Komisi VII DPR RI perlu memanggil dua pengusaha Aksa Mahmud dan Erwin Aksa perihal kabar pertemuannya dengan CEO Freeport McMoran James R Moffett.

Ia mengatakan, pemanggilan tersebut bertujuan untuk menjelaskan apakah di dalam pertemuan tersebut apakah ada unsur yang melanggar ketentuan atau tidak mengingat keduanya adalah keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menurutnya, sudah semestinya pertemuan yang membawa-bawa nama pemerintah perlu ditelusuri. Apakah ada kaitannya pertemuan ini dengan jabatan JK sebagai wapres atau tidak,serta perlu ditanya konsep pembicaraannya apa saja.

"Ini perlu dilihat dulu, harus diperjelas. Komisi VIII bisa memanggil pengusaha yang bersangkutan," ujar saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (22/12).

Saat ini DPR sedang mengusulkan pembentuan panitia khusus (pansus) Freeport  mengingat banyak kepentingan nasional terkait dengan PT Freeport Indonesia, khususnya soal perpanjangan kontrak karya.

Pansus Freeport diperlukan untuk melakukan penyelidikan terhadap pengelolaan tambang emas, perak, dan tembaga di Timika yang selama ini dikelola PT Freeport Indonesia.

Namun, kata Ray, Pansus ini kurang tepat jika digunakan untuk menelusuri pertemuan antara keuarga JK dan bos Freport mengingat pertemuan ini tidak berkenaan dengan kehidupan bernegara.

"Pansus dibentuk jika  ada kebijakan negara yang merugikan publik, sedangkan pertemuan ini belum sampai pada kebijakan negara," kata Ray.

Seperti diketahui, beberapa hari belakangan, publik diramaikan oleh kabar pertemuan keluarga JK tersebut dengan bos Freeport. Kasus tentang Freeport selalu menjadi hal menarik.

Freeport seolah menjadi 'gula' bagi para pencari keuntungan. Banyak kasus besar yang menyangkut Freeport, mulai dari perpanjangan kontrak karya hingga kasus ‘papa minta saham’ yang melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika