REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepala daerah untuk melakukan deteksi dini selama penghitungan suara hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember lalu. Dia pun meminta kepala daerah untuk memperketat langkah-langkah antisipasi terhadap potensi konflik selama tahapan itu.
Tjahjo mengatakan sekarang ini kondisi emosional warga di wilayah-wilayah yang menyelenggarakan Pilkada pada 9 Desember lalu cukup rawan. Kerawanan akan berlangsung mulai dari tahap penetapan pasangan calon hingga putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dia juga meminta para gubernur untuk berkoordinasi dengan para pemimpin masyarakat dan penegak hukum. Dia menuturkan forum pimpinan daerah, mulai dari tingkat provinsi, kota, kabupaten, hingga kecamatan, harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat.
"Jangan main-main, karena juga memasuki Natal dan Tahun Baru, semua harus waspada, Siaga Satu," kata Tjahjo di Istana Negara, Senin (21/12).
Menurut dia, tidak mudah memprediksi wilayah yang berpotensi terjadi konflik pascapemungutan suara 9 Desember silam. Sebab, tahapan pemungutan suara justru berjalan lancar di seluruh daerah. Konflik justru muncul selama penghitungan suara.
Dia menyebutkan, persoalan muncul di Sumba Barat Daya, Ternate, dan sedikit kericuhan di Gowa. Kericuhan mewarnai pleno hasil rekapitulasi Pilkada Kalimantan Utara pada Sabtu (19/12) pekan lalu.
Sekelompok massa pasangan calon urut 1 Yusuf SK-Martin tidak puas dan merusak gedung serbaguna Kantor Gubernur Kaltara di Tanjung Selor, Kaltara. Massa yang tidak puas merusak kantor dan kendaraan yang diparkir di tempat tersebut.
"Ini ada potensi di Cianjur. Mudah-mudahan tidak merembet yang penting kalau pejabat kepala daerah dan kepolisian semua solid melaksanakan apa yg menjadi perintah pres, insya Allah semua bisa dideteksi," kata Tjahjo.
Dia mengakui pemerintah kecolongan sehingga terjadi kericuhan di Kaltara. Dia menyatakan kepolisian dibantu TNI dan Satpol PP harus berada di lokasi penghitungan suara. "Ada sekelompok orang mabuk didiamkan masuk ke gedung pemda itu kan sesuatu yang tidak masuk akal.
Pemerintah pun menyerahkan proses penyelidikan kepada kepolisian setempat. Dia menerima kabar kepolisian setempat sudah memanggil delapan orang untuk memberikan keterangan mengenai perusakan gedung pemda itu.
Terkait kericuhan di Kaltara, Tjahjo juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan tokoh masyarakat untuk tetap siaga. "Jangan sampai ada kekosongan, untuk terus melakukan koordinasi libatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat karena Kaltara sudah mulai menjurus ke SARA," ujar dia.
Pemerintah Pusat juga mengirim radiogram untuk melakukan koordinasi, deteksi dini harus diutamakan karena tahap-tahap yang cukup sensitif saat penetapan pasangan calon. "Juga putusan MK nantinya kalau ada gugatan sengketa pilkada," kata Tjahjo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika