Apa lagi yang diminta DPR sepanjang 2015?

Mobil baru. DPR mengakui meminta kepada pemerintah agar tunjangan down payment (DP) mobil bagi pejabat dinaikan. Hasilnya, muncullah Peraturan Presiden 39/2015 yang pada intinya mengubah besaran DP Rp 116.650.000 menjadi Rp 210.890.000.

"Jadi untuk meningkatkan kinerja anggota karena kinerja anggota ditingkatkan ditentukan fasilitas yang sudah dimulai tahun-tahun sebelumnya," kata Ketua DPR, Setya Novanto kala itu.

Namun, dengan derasnya protes, permintaan itu pun akhirnya dibatalkan dengan pencabutan Perpres oleh presiden. Hanya saja, tak lama berselang diam-diam pejabat pemerintah justru yang mendapatkan jatah mobil mewah. Bahkan, satu menteri dapat dua.

Ah, ternyata sama saja. Kelakuan tak jauh berbeda.

Apa ada lagi yang diminta DPR sepanjang 2015?

Kenaikan tunjangan.  Dalam RAPBN 2016, DPR meminta kenaikan tunjangan mulai dari tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, hingga bantuan langganan listrik dan telepon.

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Irma Suryani mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui kenaikan anggaran tersebut meskipun angkanya di bawah usulan DPR. Irma mengatakan, kenaikan tunjangan ini dibutuhkan karena inflasi yang terjadi setiap tahun, tetapi tunjangan anggota DPR tak pernah naik selama 10 tahun terakhir.

"Sudah hampir dua periode, tunjangan tidak naik," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika