REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Untuk meningkatkan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemprov Jabar pada APBD 2016 kembali mengalokasikan anggaran penyertaan modal sebesar Rp 800 milliar.
Menurut Anggota Komisi III DPRD Jabar, Herlas Juniar, dari Rp 800 miliar tersebut, BJB kembali mengajukan penyertaan modal sebesar Rp 400 miliar lebih. Tambahan modal itu, akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 16 persen.
"Penyertaan modal pada BJB ini terkait dengan penambahan saham oleh Pemprov," ujar Herlas kepada wartawan, Senin (21/12).
Menurut Herlas, penyertaan modal lainnya diberikan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk keperluan Merger dibeberapa daerah di Jabar. Penyertaan modal pun, diberikan kepada BIJB untuk percepatan pembangunan Bandara. BUMD lainnya yang memperoleh modal, adalah PT Jasa Sarana untuk pembangunan Tol Soroja dan PT Gemah Ripah untuk proyek pembangkit listrik tenaga Mikro Hidro.
Selain itu, kata dia, keberadaan BUMD Migas Hulu dan PT Migas Hilir perlu dilakukan penataan lanjutan. Karena, berdasarkan aturan dari kementrian ESDM, daerah yang ingin mengelola sektor migas di hulu kepemilikan saham pemerintah daerahnya harus 100 persen. Namun, posisi eksisting saat ini kepemilikan BUMD Migas Hulu ini sahamnya ada yang dimiliki pihak lain.
"Ini kan ada Investor yang terlibat sehingga harus ada proses perbaikan. Sesuai nota pengantar jawaban Gubernur waktu Paripurna lalu, Pemprov bersedia akan memperbaikinya," kata Herlas.
Terkait keberadaan BUMD yang tidak berkembang selama ini, Herlas mengatakan, pihaknya selalu melakukan pengawasan dengan melakukan pengkajian. Selain itu, Ia pun mendorong Biro Investasi untuk segera melakukan pemetaan terhadap BUMD yang memiliki kinerja buruk tersebut.
"Alhamdulillah rencana penataan itu sudah ada jadi kita tunggu saja political will dan action yang akan dilakukan pemprov Jabar," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
