REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan, birokrasi yang berbasis kinerja merupakan target pemerintah dalam jangka waktu tiga tahun mendatang guna mencapai pemerintahan dinamis pada tahun 2025.

"Ini ditandai dengan ide-ide dan persepsi baru, peningkatan terus menerus, aksi cepat, adaptasi yang fleksibel dan inovasi," kata Yuddy dalam sambutan wisuda mahasiswa UHAMKA di JCC, Jakarta, Ahad, (20/12).

Untuk mewujudkan hal itu, maka pemerintah harus mampu berpikir selangkah ke depan sebagai tindakan antisipatif. Tidak hanya terhadap ancaman-ancaman potensial namun juga terhadap potensi-potensi baru yang tersedia melalui produk-produk kebijakan yang menjamin masyarakatnya mampu beradaptasi terhadap hal tersebut.

Selain itu, ujar dia, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan dan program yang sudah berjalan untuk mengetahui efektifitas dan relevansinya terhadap perubahan dan goncangan yang muncul di era yang super cepat ini. Pemerintah juga dituntut untuk mampu melakukan inovasi dan belajar dengan cepat untuk menjawab tantangan-tantangan baru dan mengeksploitasi peluang-peluang baru.

Ini artinya pemerintah harus mampu berpikir secara holistic dan lintas sektor  serta mampu menyeberangi batas-batas pemikiran tradisional untuk menghasilkan ide-ide baru dan kebijakan-kebijakan praktis.

Sebuah tata kelola pemerintahan yang baik di antaranya adalah mampu mencakup tegaknya supremasi hukum termasuk di dalamnya partisipasi aktif masyarakat dan berorientasi pada konsensus, terarah dan visi yang strategis, transparansi dan akuntabilitas, kesetaraan, serta performa yang responsif, efektif dan efisien.

Ikuti Whatsapp Channel Republika