REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berencana menerbitkan obligasi untuk pembangunan infrastruktur Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka yang ditargetkan rampung pada 2017. Jika sukses, ini jadi pembelajaran mereka jika kelak akan menerbitkan sukuk.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Yerry Yanuar menuturkan, pada 2029 Jabar diprediksi akan memiliki 54,1 juta jiwa penduduk yang 83 persennya di perkotaan. Pemprov Jabar juga memikirkan bagaimana menciptakan Jabar yang nyaman dengan berbagai infrastruktur strategis berkelanjutan yang nilainya ditaksir mencapai Rp 586 triliun.
Karena itu, salah fokus mereka juga ada pada pembangunan sarana transportasi, terutama ke arah timur, termasuk dengan pembangunan bandara internasional dan aetropolis Kertajati. Bandara dan aetropolis Kertajadi diharapkan bisa jadi daya pikat pertumbuhan ekonomi sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur dari utara ke selatan dan barat ke timur.
Dengan luas 5.000 hektare, Kertajadi akan terdiri atas bandara seluas 1.800 hektare dan aetropolis seluas 3.200 hektare. ''Obligasi sedang dicoba untuk Bandara Kertajati. Rencana nilainya Rp 4 triliun tenor 10 tahun dengan kupon maskimal 10 persen,'' kata Yerry.
Tapi, kata Yerry, obligasi ini terbentur tahapan. Sebagai alternatif, Pemprov Jabar juga menjajaki kemungkinan kemitraan dengan investor. Menurutnya, saat ini sudah ada investor dari berbagai negara yang tertarik seperti dari Cina dan Turki.
Karena pembangunan Bandara Kertajadi terus berjalan dan harus selesai pada 2017, arah pembiayaannya dinilai mengarah pada kemitraan. ''Tapi kalau pun nanti obligasi bisa terbit, penggunaannya bisa untuk proyek pembangunan infrastruktur yang lain,'' ungkap Yerry.
Pemprov Jabar masih memiliki proyek jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) sepanjang 60,10 kilometer diiringi akses kereta api. Pembangunannya diharapkan selesai pada 2017 dan saat ini sudah masuk pembangunan fase dua dan tiga dari enam fase.
Selain itu, ada rencana pembangunan jalan tol 107 kilometer yang menghubungkan Tasikmalaya ke Banjar, tol ogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) sepanjang 54 kilometer, Soreang-Pasir Koja (Soroja) yang ditargetkan 2016 seiring perhelatan PON serta 27,3 kilometer Bandung Intra Urban Tol Road (BioTR).
Sementara untuk sukuk, Pemprov Jabar sedang coba mengarahkan pada unit syariah BUMD. Yerry menilai penerbitan sukuk cukup memungkinkan dilakukan Pemprov Jabar.
''Sukuk atau obligasi, SDM harus dilatih dulu. Karena pemda biasanya memakai APBD. Dengan obligasi, harus dipikirkan bagaimana cara mengembalikan dana investor,'' ungkap Yerry.
Ikuti Whatsapp Channel Republika