REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menolak permintaan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menjadikan Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat sebagai tempat transit sementara beras impor asal Vietnam. "Tadi mereka datang untuk meminta izin agar kapal pengangkut beras impor dari Vietnam yang akan dikirim ke NTT bisa singgah ke Pelabuhan Lembar. Tetapi permintaan itu kami tolak dengan alasan pemerintah daerah ingin melindungi petani," kata Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin seusai menerima Direktur Komersial Bulog Fadzri Sentosa di Mataram, Jumat (18/12).
Menurut Amin, jika beras impor masuk di Pelabuhan Lembar, pihaknya khawatir beras tersebut akan dipasarkan di wilayah NTB. Sebab, dari gambaran Bulog, sesampai di Pelabuhan Lembar beras tersebut akan disimpan di gudang sebelum diberangkatkan menuju NTT. "Kami tidak ingin beras ini masuk, apalagi disimpan di gudang, karena bisa saja beras itu di jual di NTB," jelasnya.
Ia menambahkan, gubernur sendiri juga sudah secara tegas menolak beras impor dari Vietnam masuk ke NTB. Karena produksi beras di NTB saat ini mengalami surplus. "Saat ini kita lagi surplus beras. Masak kita ingin memasukkan beras impor lagi," ujarnya.
Wagub menjelaskan, menurut rencana Bulog akan mengirim beras impor sebanyak 30 ribu ton ke NTT, dengan durasi pengiriman hingga Pebruari 2016. Dia menegaskan masalah ini akan terus dikawal untuk menghindari jangan sampai beras asal Vietman ini masuk ke NTB.
Kendati demikian, secara etika pemerintah pihaknya akan menjawab permintaan Bulog tersebut, secara tertulis disertai catatan. "Meski kami sudah menyatakan menolak, kami tetap akan menjawab permintaan Bulog. Bahkan dalam isi surat itu kami akan lengkapi dengan beberapa catatan," tandasnya.