REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI dari FPKS, Sigit Sosiantomo menilai, pesatnya arus urbanisasi di kota-kota besar membutuhlan kawasan untuk pemukiman, perdagangan, perkantoran, pendidikan dan rekreasi dalam satu wilayah khusus (Superblok).
Konsep ini, idealnya, dapat berdampak signifikan terhadap penurunan tingkat polusi udara, juga mewujudkan ruang kehidupan yang laik bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan.
"Namun keberadaan kawasan superblok di Indonesia malah menimbulkan permasalahan baru, dimana hanya orang menengah ke atas saja yang bisa mengakses. Selain itu tak adanya konektivitas yang positif antar blok gedung karena pengembang mengabaikan prinsip Control Urban Design Guideliness (CDGL)," kata Sigit di Jakarta, Rabu (16/12).
Karena itu, menurut dia, perlu ada terobosan regulasi terhadap kawasan superblock agar menerapkan konsep densitas campuran (mixed income and mixed density). Dengan ini diharapkan masyarakat menengah ke bawah bisa tinggal di kawasan superblock.
"Hal yang tak kalah penting adalah perlunya kesiapan infrastruktur/ utilitas kota dalam dalam mengantisipasi kebutuhan dan dampak dari pesatnya pembangunan kawasan superblok yang cukup tinggi ini," ujar Sigit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
