REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menilai pemerintah inkonsisten dalam mewujudkan target swasembada pangan pada tahun 2017. Beberapa fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda dari visi pemerintah.

"Saat ini, kita masih impor soal pangan. Berbeda sekali dengan perencanaannya, jauh panggang daripada api," kata Hermanto, Rabu (16/12).

Ia menjelaskan, paradigma tentang pangan di pemerintahan saat ini berbeda dari sebelumnya. Jika pemerintahan sebelumnya memiliki paradigma ketahanan pangan, namun saat ini memiliki paradigma kedaulatan pangan.

"Seharusnya, kita mulai dari sekarang mengonsumsi produk yang berasal dari hasil kerja keras kita. Bukan dari impor," ujarnya.

Menurut Hermanto, beberapa bukti inkonsistensi pemerintah antara lain terkait alih fungsi lahan. Komisi IV telah menyiapkan anggaran untuk mencetak sawah baru. Namun, progres untuk mencetak lahan baru tersebut lebih lambat dibandingkan alih fungsi lahan. Kepemilikan lahan oleh petani sangat sempit, hanya 0,25 hektare.

Dalam beberapa data yang dikumpulkan, perbandingan alih fungsi lahan dengan cetak sawah baru adalah 1:3. Jika cetak sawah baru besarnya 30.000 hektare per tahun, alih fungsi lahannya 100.000 per tahun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika