REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada pemimpin daerah agar berhati-hati terhadap perencanaan anggaran. Hal itu untuk mencegah terjadinya korupsi.

Tjahjo menyampaikan tersebut dihadapan para Wakil Gubernur se-Indonesia dalam rangka Rakor Pengawasan Tingkat Nasional tahun di 2015 di Kemendagri, Selasa (15/12). Termasuk area rawan korupsi lainnya seperti pada retrebusi dan pajak, hibah, Bansos, dan perjalanan dinas perlu diwaspadai.

"KPK, Polri, dan Kejaksaan sekarang sudah canggih," ujar Tjahjo, dalam arahannya.

Hasil supervisi dari KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian bahwa area paling rawan korupsi hingga saat ini masih di dalam perencanaan. Untuk itu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menegaskan, agar para pemimpin daerah harus memahami area rawan tersebut.

Sementara itu, Irjen Kemendagri, Tarmizi A. Karim menuturkan, Kemendagri kedepannya akan lebih meningkatkan pengawasan internal dan pembinaan. Tujuannya supaya meminimalisir  korupsi di internal pemerintahan.

Tarmizi menjelaskan, terdapat empat fokus yang akan dilakukan oleh Kemendagri ke depan yaitu peningkatan laporan keuangan yang akuntabel. Kemudian, pencegahan dan pembinaan dengan membangun integritas aparatur pemerintahan.

Selain itu, peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan publik. "Khusus laporan keuangan agar kepala daerah menjaga betul," kata Tarmizi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika